INFO|MENTAWAI – Esensi rakorwasda ini bukanlah semata bertemu dan bertatap muka, tapi harus ada integrasi dan pemaduan seluruh sumber daya pengawasan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal itu di sampaikan Plt Kepala Inspektorat Mentawai, Serieli BW dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasn Daerah (Rakorwasda), mengusung tema tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju mentawai sejahtera di Aula Bappeda Mentawai, Rabu (15/3/2023).
Dia menjelaskan, kegiatan rakorwasda ini dalam rangka menyampaikan program penguatan yang dilakukan APIP maupun BPK tahun 2023 terkait pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemkab Mentawai.
“Hari ini kita memaparkan kepada seluruh OPD target kegiatan, supaya tidak ada yang terkejut ketika ada pemeriksaan dan di pastikan tahun 2023 semua kegiatan berjalan dengan baik” tuturnya.
Meski demikian, apa yang sudah di rencanakan harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan dan hasilnya memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dia mengatakan, Inti tujuan rakorwasda ini mengawal program prioritas pemerintah daerah terkait dengan pembangunan fisik yang ada di DPUPR, Dinas Pendidikan dan Kesehatan.
Nah, dalam hal ini perlu di pastikan dengan melakukan audit terkait 10 program prioritas pemerintah daerah terutama pembangunan fisik.
“Pekerjaan yang sudah di rencanakan harus kita pastikan, supaya pada saat pembayaran tidak ada menimbulkan kerugian atau potensi yang bisa menyebabkan menjadi temuan LKPD” sampainya.
Maka dari itu perlu di pastikan program-program pendampingan di OPD tahun ini bisa lebih maksimal dengan harapan paling tidak bisa kembali menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Target kita setidaknya atas laporan keuangan kita di tahun 2023 ini bisa mendapat WTP di tahun 2024” harap Serieli BW.
Ditempat yang sama Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar, Arif Agus menjelaskan terkait soal Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualifed opinion semua instisusi baik pusat daerah menginginakan mendapat WTP.
Nah, untuk memperoleh WTP tersebut tentu hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang di periksa auditor BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Jadi, opini WTP ini merupakan impian dan kebangaan semua instisusi baik pusat mapun daerah, sebab institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya.
“Semoga kegiatan rakorwasda yang di ikuti seluruh OPD di lingkup pemkab mentawai ini dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi sesuai aturan” tutupnya
Editor : Heri Suprianto