INFO|MENTAWAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mentawai menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden RI Joko Widodo pada sidang tahunan MPR-RI bersama DPR-RI dan DPD RI tahun 2022 bertempat di DPRD setempat, Selasa (16/8/2022).
Sidang paripurna DPRD Mentawai dipimpin langsung Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok didampingi Wakil Ketua DPRD, Jakop Saguruk dan Isar Taileleu serta di hadiri Pj.Bupati Mentawai, Martinus Dahlan. Pada kesempatan itu juga hadir seluruh Forkopimda Mentawai dan seluruh anggota DPRD Mentawai, Para Kepala OPD serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok menyebut, dari pidato yang di sampaikan Presiden RI, bahwa kondisi dan situasi saat ini masih terjadi krisis global yang tengah melanda dunia, sesuai tema hari kemerdekaan RI ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat”.
“Ini menjadi fokus kita pada tahun anggaran 2023 bersama pemkab mentawai untuk tetap fokus pada pemulihan ekonomi daerah” sebut Yosep Sarogdok usai sidang paripurna di DPRD setempat, Selasa (16/8/2022).
Jadi untuk menterjemahkan pidato presiden, kata Yosep bahwa negara Indonesia harus cepat pulih baik dari segi ekonominya maupun persatuan dan kesatuan khususnya di bumi sikerei.
Pasalnya ini menyangkut krisis global yang melanda belahan dunia, tentu kita terjemahkan juga di daerah, bagaimana krisis ini tidak merembes di kepulauan mentawai, terutama soal ketahanan pagan dan ekonomi, sebutnya.
Maka dalam hal ini untuk menterjemahkan itu, tentu jawabannya secara riil di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baik soal pembangunan termasuk lainnya yang menyangkut dengan pemulihan ekonomi.
Disisi lain terkait dengan angka kemiskinan di mentawai, Yosep mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama eksekutif, bagaimana kita menekan angka kemiskinan di mentawai.
Menurut Yosep untuk menekan angka kemiskinan, dia menyebut bahwa tahun sebelumnya kita di landa Covid-19, maka dalam hal ini pemulihan ekonomi harus di tingkatkan dan kegiatan ini di tuangkan di OPD terkait.
Meski demikian, untuk menekan angka kemiskinan ini perlu kerjasama semua OPD, tapi kalau hanya satu OPD yang bergerak tidak di dukung OPD lainnya nonsen akan terjadi penurunan kemiskinan termasuk soal Sumber Daya Manusia (SDM), kata Yosep.
Melihat kondisi seperti ini, sebut Yosep untuk kedepan Legislatif dan Eksekutif lebih serius lagi baik soal pemulihan ekonomi, pengawasan pembangunan yang ada di wilayah kabupaten kepulauan mentawai.
“Soal anggaran harus di prioritaskan kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan menekan angka kemiskinan, Pendidikan, kesehatan dan yang lainnya” kata Yosep.
Termasuk soal bantuan seperti dari Dinas Sosial, Bantuan Perumahan, kita harapkan tepat sasaran, terutama kepada masyarakat tidak mampu atau yang membutuhkan, tukasnya.
Editor : Heri Suprianto