INFO|Limapuluh Kota – Menanggapi postur APBD Limapuluh Kota yang sebagian besar habis untuk membayar gaji pegawai dan belanja barang dan jasa untuk operasional pegawai, Wakil Bupati Limapuluh Periode 2016-2021, Ferizal RIdwan menyebut bahwa hal itu menunjukkan bahwa kepala daerah tidak menguasai politik anggaran.
“Sepanjang politk anggaran tidak di kepala daerah maka hal ini akan terus terjadi. Selama ini politik anggaran itu hanya ada di DPRD dan masing-masing OPD,” terangnya.
Menurut dia, dengan hanya 14 persen dana APBD yang bisa digunakan untuk belanja modal, maka akan sulit bagi kepala daerah untuk mewujudkan visi misinya seperti yang ia sampaikan ketika kampanye dulu.
“Efeknya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak akan terukur. Membangun tentu sekarang mana yang bisa saja, tidak ada arah yang jelas,” katanya mantan Wabup Limapuluh Kota itu kepada media, Selasa (21/6/2022).
Ketika dulu dirinya menjadi Wakil Bupati Limapuluh Kota, dia mengklaim pernah melakukan efisiensi anggaran di OPD melalui rapat yang dipimpinnya selama tiga jam bersama OPD.
“Saat itu saja bisa menghemat Rp.100 juta dari OPD hanya melalui rapat selama tiga jam. Artinya di sini, kepala daerah harus memahami azas efisiensi dan prioritas,” kata pria yang karib disapa Buya itu.
Menurut dia, semua pihak di Luak Nan Bungsu itu harus sama-sama bergerak dan menunjukkan kontribusi untuk dapat membangun daerah.
“Kita harus menunjukkan kontribusi di bidang keahlian masing-masing demi memajukan daerah yang sama-sama kita cintai itu,” pungkasnya.
Penulis : Ady
Editor : Heri Suprianto