 |
| Sosialisasi Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang, yang dilaksanakan Ditjend Perkeretaapian Kemenhub Sabtu pagi (21/5) di Halaman Kantor Gubernur Sumbar. |
INFONUSANTARA.NET — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sorot banyaknya perlintasan liar jalur kereta api (KA) di Provinsi Sumatera Barat.
Direktur Keselamatan Ditjend Perkeretaapian Kemenhub, Edi Nursalam mengungkapkan, perkembangan pembangunan KA di Sumbar cukup pesat, karena pemerintah memberikan perhatian cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan hampir Rp1 triliun anggaran dari pemerintah pusat digelontorkan untuk merehab dan mereaktivasi kembali jalur KA di Sumbar.
Namun yang jadi masalah, Sumbar juga memiliki perlintasan sebidang dan perlintasan liar yang cukup banyak. Edi mencatat ada 245 perlintasan liar KA di daerah ini.
“Hampir semua rumah di depannya ada jalur kereta api, ada perlintasan. Patok rel dibongkar dan warga membuat sendiri perlintasan di depan rumahnya. Kondisi seperti ini sering menyebabkan terjadi kecelakaan,” ungkap Edi saat Sosialisasi Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang, Sabtu pagi (21/5) di Halaman Kantor Gubernur Sumbar.
Untuk mengatasi banyaknya perlintasan liar ini, tahun 2022 ini Kemenhub akan menata kembali seluruh perlintasan liar tersebut dan perlintasan sebidang KA. Tujuannya untuk memastikan masyarakat aman melalui perlintasan.
“Penataan dilaksanakan dengan melaksanakan pekerjaan memasang pintu, early warning sistem (EWS), menempatkan penjaga dan membangun jalan kolektor di kiri dan kanan jalur kereta api. Jadi setiap masyarakat yang keluar rumah tidak lagi harus menyeberang rel. Sebanyak 245 perlintasan liar yang ada kita tutup,” ungkap Edi.
Edi juga berharap, upaya penataan perlintasan KA ini mendapat dukungan seluruh pihak. Termasuk Pemprov Sumbar dan Pemko Padang, Pemkab Padang Pariaman dan Pemko Pariaman. Terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.
Sosialisasi Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang, yang dilaksanakan Ditjend Perkeretaapian Kemenhub Sabtu pagi (21/5) di Halaman Kantor Gubernur Sumbar.
“Untuk menata kembali perlintasan kereta api ini lebih banyak masalah sosialnya. Karena itu butuh sosialisasi kepada masyarakat. Karena itu butuh dukungan seluruh pihak. Ini demi kepentingan bersama,” harapnya.
Edi juga berharap Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumbar Kemenhub juga dapat membantu dalam hal melengkapi rambu-rambu khusus di jalan nasional.
Asisten 2 Setdaprov Sumbar, Wardarusmen tidak memungkiri, banyaknya permasalahan perlintasan KA di Sumbar. Bahkan, dari beberapa kejadian terakhir, tingkat kecelakaan korban KA masih tinggi akibat banyaknya perlintasan sebidang dan perlintasan liar.
“Perlintasan yang ada, selama ini diberdayakan masyarakat. Namun, SOP-nya tidak sesuai dengan perkeretaapian. Ini perlu disikapi. Dengan sosialisasi, faktual serta implementasi program Kemenhub khusus untuk pembenahan sarana dan prasarana perkeretapian, kita juga akan sejalan meyakinkan masyarakat nantinya. Kami mendukung dengan apa yang menjadi kewenangan kami, agar program dapat dilaksanakan,” terangnya.
Wardarusmen juga mengungkapkan, kemacetan kendaraan pada Lebaran beberapa waktu lalu di Sumbar disebabkan karena kapasitas jalan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang ada dan kendaraan yang masuk ke Sumbar.
Solusinya menurut Wardarusmen dengan menggunakan sarana kereta api. “Sekarang banyak reaktivasi jalur KA dan penambahan jalur baru. Ini sangat bermanfaat dalam mengatasi kemacetan. Karena naik kereta api hemat biaya, hemat lahan dan bisa angkut masyarakat dengan jumlah banyak,” ucapnya.(sar)