INFO|Padang Panjang – Komponen masyarakat dan berbagai stakeholder mengusulkan 10 kegiatan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Guguk Malintang (Gumala), Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT), Kamis (20/1/2022).
Dalam usulan 10 kegiatan itu, pihak kelurahan Gumapa harapkan, semua usulan yang diberikan tersebut dapat diakomodir Pemerintah Kota.
Terdiri dari sembilan usulan fisik dan satu sosial budaya, kata Lurah Gumala, Ilham Kusuma Ry, SSTP di antaranya, peningkatan jalan setapak, normalisasi dan penutupan riol, pembuatan penutup saluran drainase sebagai jalan alternatif bagi warga sekitar, pengadaan tempat sampah dan pendaman, pengecoran bahu jalan.
Ilham menambahkan, untuk usulan di bidang sosial budaya, Gumala mengusulkan kegiatan pembangunan/rehab sarpras (bedah rumah untuk keluarga yang tidak mampu).
“Di Gumala masih ada keluarga yang tinggal di rumah yang kurang layak. Jadi kita masukan usulan ini sebagai salah satu usulan prioritas,” tambahnya seraya mengatakan Gumala diklasifikasikan sebagai kelurahan tipe A.
Musrenbang dibuka Camat PPT, Drs. Asrul dan dihadiri perwakilan OPD terkait, jajaran RT, LPM, FKPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat yang dipandu fasilitator kelurahan.
Asrul menyampaikan, yang telah diputuskan secara bersama-sama dalam musrenbang, nantinya akan menjadi yang paling urgen dan fundamental.
“Musrenbang ini dilaksanakan untuk merencanakan pembangunan kelurahan tahun anggaran 2023, dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan skala prioritas di Gumala. Pelaksanaan musrenbang ini harus jelas sehingga nantinya tidak ada lagi ditemukan usulan-usulan yang hilang di tengah jalan,” ujarnya.
Asrul menegaskan, dalam pembangunan daerah, terlebih dahulu harus direncanakan kegiatan apa-apa saja yang akan dilaksanakan. Supaya jelas berapa anggaran yang dibutuhkan.
Sementara itu Ketua LPM Gumala, Delfian Boer berharap semua yang disampaikan pada musrenbang ini dapat terakomodir.
“Meskipun usulan yang kami usulkan itu ke itu juga, tapi setidaknya bisa jadi bahan pertimbangan bagi setiap OPD untuk bisa diakomodir bahwa itulah yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (Indah/kmf).
Editor : Heri Suprianto