 |
| Presiden Jokowi. (Instagram/Jokowi) |
INFONUSANTARA.NET – Komisi XI DPR RI yang sekaligus politisi PKS Junaidi Auly meminta agar pemerintah Joko Widodo menghentikan keputusan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikan oleh Junaidi mengingat bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang sulit.
Apalagi, Indonesia sekarang sedang berjuang melawan pandemi Covid-19.
Terlebih lagi, kata Junaidi, Indonesia hingga kini memiliki utang yang cukup besar.
Oleh karena itu ia meminta agar pemerintah tak perlu memaksakan diri.
“Pemerintah tidak perlu memaksakan diri, sebaiknya fokus saja pada perbaikan layanan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujarnya, dikutip dari Pojok Satu, Minggu, 18 April 2021.
Menurut Junaidi, jika pemerintah memang berniat memulihkan ekonomi nasional melalui pemindahan ibukota Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, ada baiknya dilakukan dengan cara lain seperti pemerataan ekonomi di berbagai daerah.
Mengutip dari Pojok Satu, pembangunan ibukota Negara baru disebut akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun dan sekitar 20 persen dari biaya tersebut atau sekitar Rp 89 triliun, direncanakan akan dibebankan pada APBN.
“Anggaran tersebut tentu akan membebani postur APBN, kondisi keuangan negara saat ini sedang mengalami defisit,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pemerintah Jokowi menghentikan megaproyek tersebut.
“Jadi kami mendesak agar pemerintah membatalkan rencana pemindahan ibukota Negara ini,” tegasnya.
Menanggapi pemberitaan mengenai hal ini, warganet tampak tak setuju dengan hal ini.
“Demi negara untuk memindahkan Ibu Kota negara yang strategis dan nyaman kok dilarang, dasar pecundang dan kurang logika,” tulis warganet.
“PKS ya pantesan kan penggagas Khilafah tidak mau ibu kota pindahbke Kalimantan,” komentar warganet.
“Kubu oposisi kan iri ya, kalau Jokowi berhasil,” papar warganet lainnya.