 |
| Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Andi Mardan saat menunjukkan transaksi keuangan untuk mengikuti KLB,(ist) |
INFONUSANTARA.NET — Nama-nama mantan pengurus dan kader Partai Demokrat yang mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara mulai mencuat. Di Lombok Tengah, ada dua nama yang diduga terseret. Namun hanya satu nama yang diduga berangkat ke lokasi KLB.
Untuk itu, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Loteng segera mengambil sikap.
“Kami akan laporkan ke polisi,” ancam Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Andi Mardan, Selasa (9/3) sebagaimana dilansir dari fajar.co.id
Kata dia, laporan dilakukan setelah dua alat bukti dianggap cukup. Isi laporannya yakni, dugaan pemalsuan data pengurus dan kader Demokrat.
Karena yang ikut dalam KLB tersebut, sudah dipecat sebagai anggota Partai Demokrat. Sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban di Partai Demokrat.
“Kami juga menemukan transaksi keuangan. Itu dikirim mantan pengurus DPP yang dipecat. Itu untuk biaya perjalanan ke lokasi KLB,” papar Andi.
Dia menerangkan, transaksi keuangan itu Rp 5 juta. Dikirim ke salah satu rekening mantan anggota DPRD Loteng.
“Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan itu siapa,” tandas Ketua Komisi III DPRD Loteng tersebut.
Dia menegaskan, intinya seluruh pengurus, kader dan simpatisan di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap dalam satu barisan. Mereta tetap menyatakan KLB di Sumatera Utara adalah ilegal, cacat prosedural dan abal-abal.
“Sejak awal kami sampaikan juga, bahwa AHY harga mati. Kami siap bergerak membela AHY,” tambah Sekretaris DPC Partai Demokrat Loteng Asrorul Hadi di tempat terpisah.
Dia menekankan, langkah yang sama dilakukan seluruh pengurus DPC kabupaten/kota di NTB. Saat ini, para pengurus sedang mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk dibawa ke jalur hukum. Langkah itu diambil, karena oknum yang terlibat dalam KLB telah merusak citra Partai Demokrat.
“Kami tidak mau partai kami diinjak-injak, baik dari yang mengatasnamakan kader maupun non kader. Ingat itu,” tegas Asrorul.
(*)