 |
| (ist) |
INFONUSANTARA.NET — Keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang tidak mencerminkan kualitas dan etika prajurit.
Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) oleh Presiden Joko Widodo, pada 17 Januari 2018 lalu, Moeldoko merupakan Panglima TNI pada 2013-2015. Moeldoko resmi menjabat sebagai Panglima TNI setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka pada 30 Agustus 2013 lalu.
Selanjutnya Moeldoko secara resmi menyerahkan jabatannya pada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Moeldoko merupakan perwira penerima Bintang Adimakayasa sebagai lulusan terbaik Akabri tahun 1981.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut tingkah Moeldoko dalam KLB Partai Demokrat tidak mencerminkan kehormatan prajurit TNI
“Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau (Moeldoko) lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit,” kata Gatot seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3).
Lebih lanjut kata Gatot, apa yang dilakukan Moeldoko itu, bukan representasi seorang prajurit yang selalu memegang teguh demokrasi serta bersikap sesuai moral dan etika prajurit. Dia sendiri mengaku sempat tidak percaya ketika Moeldoko, yang merupakan atasan dan seniornya di TNI, bermanuver demikian dalam kisruh Partai Demokrat.
Gatot juga sempat tidak yakin Moeldoko mau menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat yang ditetapkan oleh KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021 lalu.KLB itu disebut ilegal oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah pakar hukum.
Logika berpikir saya kata Gatot,saya tidak menduga.Dan bukan apa-apa, hanya karena hampir saya tidak percaya bahwa akan kejadian dan beliau mau.”Mengapa, karena beliau adalah senior saya di akademi militer, beliau juga ikut membentuk saya,” kata Gatot.
“Dengan seluruh atribut (prajurit) yang melekat, hingga ikut KLB dan terima didaulat sebagai Ketua Umum sangat susah bagi saya menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu,” pungkasnya.
Sementara Moeldoko belum memberikan pernyataan terkait apa yang dikatakan Gatot ini.
Salah satu inisiator KLB Demokrat, Darmizal mengaku tak ambil pusing dengan pernyataan Gatot. Dia memastikan Demokrat kubu KLB Deli Serdang tetap bekerja memperjuangkan partai.
“Seperti pepatah saja kami jalani, anjing menggonggong, kafilah berlalu.Jadi mau ngomong apa aja silakan. Selagi kami menjalankan koridor, aturan hukum, nilai-nilai, dan norma yang ada di negeri tercinta ini, show must go on,” kata Darmizal sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia.com, Selasa (16/3).
Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin enggan berkomentar. Menurutnya, hal itu tak berkaitan dengan jabatan Moeldoko di KSP.”Sudah masuk di ranah pribadi itu. Tidak ada hubungannya dengan KSP atau pemerintahan,” ujar Ngabalin
Diketahui, Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang pada 5 Maret. KLB itu diinisiasi oleh sejumlah kader yang telah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono.
Moeldoko menerima kepercayaan yang diberikan oleh KLB. Sementara itu, Jhoni Allen Marbun didapuk sebagai sekjen, sementara Marzuki Alie dipercaya menjabat ketua dewan pembina.
Sementara itu, DPP Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. Berdasarkan AD/ART, KLB seharusnya diinisiasi oleh DPP atas persetujuan Ketua Majelis Tinggi.
Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Partai Demokrat dan Indonesia berkabung lantaran demokrasi telah mati. Dia bicara demikian menyikapi gerakan yang ingin mengambilalih kepemimpinan DPP Demokrat.
(*)