 |
| Dirut Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Febrizal,S.Sos,MM,Ketua DPD Perpamsi Sumbar |
Infonusantara.net – Ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Hendra Febrizal,S.Sos,MM, sebagai penanggap melaksanakan Webinar bersama 312 peserta se Indonesia, Rabu (17/6/2020) di Kantor Perumda Air Minum Kota Padang. Webinar tersebut dengan tema ”perhitungan dan pengajuan penyesuaian tarif air minum”.
Ketua DPD Perpamsi Sumbar,Hendra Pebrizal, S.Sos,MM yang juga Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang ini menyampaikan, Webinar tentang pengajuan penyesuaian tarif air minum tersebut berdasarkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.70 tahun 2016 dimana pemerintah daerah terutama kepala daerah bagaimana memberikan subsidi ke PDAM- PDAM di daerahnya, yang sedang sakit dan kurang sehat berdasarkan penilaian badan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (BPPSPAM),”kata Hendra dari ruang kerjanya usai Webinar.
”Dalam hal ini peran serta kepala daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya penuh ( full cost recovery), maka pemerintah daerah harus memberikan subsidi untuk menutupi kekurangannya melalui APBD,” ujar pria yang mudah senyum ini dari ruang kerjanya usai Webinar.
Namun, lanjut Hendra Pebrizal, jika pemerintah daerah tidak mampu untuk penyesuaian tarif dan menetapkan tarif lebih rendah dari harga pokok, maka mau tak mau pemerintah daerah harus bisa menyesuaikan dengan kondisi ril. Artinya, harga pokok produksi dengan tarif rata-rata harus lebih rendah dari harga pokok.
“Misalkan tarifnya 1500 sementara harga produksi air kisaran 2000, maka selisih yang 500 lagi pemda harus memberikan subsidinya,” jelas Hendra.
Lebih lanjut disampaikan Hendra, realita saat ini banyak PDAM yang tak mampu. Harga bahan pokok airnya lebih tinggi dari pada harga rata- rata produksi.
”Nah, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja. Apalagi rata- rata 2/3 PDAM secara nasional dalam kondisi sakit dan kurang sehat,” ungkap Dirut Perumdam Padang ini.
Maka, disinilah peran Kemendagri bagaimana menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan walikota, notabenenya sebagai pemilik PDAM yang ada di Indonesia. Bahkan saat ini 16 PDAM yang ada di kabupaten Kota di Sumbar, ada yang kategori sakit dan kurang sehat.
Daerah yang sakit itu, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pasaman Barat dan Daerah yang kurang sehat Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Limapuluh Kota. “Namun, yang menjadi kendala selama ini, banyak ketika ada pilkada dan pileg susah penyesuaianya, janganlah di jadikan politisasi,”pinta Ketua DPD Perpamsi Sumbar ini.
Selaku Ketua DPD Perpamsi Sumbar, dirinya menghimbau agar kepala daerah lebih fokus memperhatikan perusahaan air minum. Sebab, PDAM hanya sebagai operator dan tanggung jawab pelayanan air kepada masyarakat adalah kepala daerah setempat.
” Jadi, apapun regulasi yang disampaikan pemerintah daerah tentu itu yang harus mereka jalani, namun ketika regulasi yang keluar bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan managemen PDAM tentunya PDAM tidak akan maju,” sebut Hendra.
“Perlu juga digaris bawahi, ketika pelayanan bagus, PDAM sehat, tagihan lancar lalu PDAM beruntung. Nah, disinilah ada pembagian laba kisaran 55 persen harus di setor ke Pemerintah Daerah,” ungkap Ketua DPD Perpamsi Sumbar ini mengakhiri. (Inf/hr1)
INFO NUSANTARA PERSADA