 |
| H.Muharlion, S.Pd dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2020 di Kecamatan Koto Tangah |
Infonusantara.net – Pada agenda Reses Masa Sidang I Tahun 2020, selaku anggota DPRD Kota Padang Dapil I ( Koto Tangah), H.Muharlion,S.Pd , langsung turun menjemput aspirasi masyarakatnya di tiga tempat berbeda, pertama bertempat di Kantor Camat Koto Tangah, selanjutnya di Komplek Lubuk Gading V Batang Kabung Ganting RW 12, Kelurahan Batang Kabung Ganting dan terakhir di Komplek Wisma Indah Lestari Lubuk Buaya, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah.
“Koto Tangah sebagai Kecamatan dengan jumlah penduduk lebih kurang 187 ribu Jiwa yang tersebar di 13 kelurahan. Dari silaturrahim dalam agenda Masa Reses I Tahun 2020 yang dilaksanakan terhitung 9 – 14 Februari 2020, banyak persoalan yang di sampaikan masyarakat diantaranya adalah Perbaikan Jalan, Masalah Drainase, Penambahan ruang kelas baru (RKB) sekolah, Pemberdayaan Ekonomi, Masalah Sosial dan lainnya,” jelas Muharlion, Minggu (16/2) ketika dikonfirmasi media ini.
Disampaikan, untuk fisik masih perbaikan jalan dan drainase. Masih ada di beberapa titik untuk dilakukan perbaikan jalan, juga di beberapa titik jika hujan turun termasih ada terdapat genangan air atau juga banjir.
Kemudian persoalan kurangnya sarana dan prasarana sekolah menjadi perhatian untuk segera diatasi. Beberapa kepala sekolah yang hadir dalam reses meminta agar kekurangan ruang kelas untuk segera diatasi. Hal itu guna mewujudkan sekolah satu shif di Kota Padang.
Dikatakan, memang saat ini Pemko sudah merencanakan pembangunan 500 RKB untuk mewujudkan sekolah satu shif. Untuk 2021 mendatang, Dinas Pendidikan Kota Padang sudah mengusulkan 110 RKB lagi yang tersebar di seluruh Kota Padang.
“Jika sudah terwujud, maka Padang bisa melaksanakan fullday school, sehingga murid dapat pembimbingan secara maksimal,” sebut Muharlion.
Lebih lanjut disampaikan, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kecil, Muharlion mengatakan dengan cara melakukan pembinaan – pembinaan UMKM, KUBE, pelatihan – pelatihan untuk kelompok masyarakat seperti pelatihan menjahit, memasak dan lainnya, dengan demikian perekonomian masyarakat bisa terbantu.
Kemudian persoalan kerawanan sosial ditengah masyarakat, banyak saat ini terjadi perilaku menyimpang, penyakit masyarakat yang perlu kiranya dalam hal ini adanya Perda atau aturan – aturan yang bisa mengantisipasi atau memproteksi kerawanan sosial ditengah masyarakat ini.
Selain itu juga persoalan Basis Data Terpadu (BDT). Validitas BDT sangat diperlukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama pada masyarakat kurang mampu namun tidak bisa diberi bantuan sosial melalui dana APBD, karena mereka tak masuk ke dalam BDT.
“Ini yang harus kita perjuangkan. Kita inginkan validitasi dan pendataan aktual dari pihak RT dan RW tentang BDT ini. Sehingga bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu betul-betul tepat sasaran,” cakap Muharlion.
Diberi amanah tiga periode, H.Muharlion S.Pd yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang ini mengatakan, dirinya memiliki tanggungjawab moral untuk menampung dan mengawal setiap aspirasi masyarakat sehingga dapat terwujud dan terealisasi sebagaimana diharapkan.
Makanya, kata anggota Muharlion dalam reses yang diselenggarakan tersebut, dia sudah mencatat berbagai kebutuhan yang menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam program APBD 2021 mendatang. “Kami siap mensukseskan program unggulan pemerintah kota,” pungkas Muharlion. (inf)