DPRD Kota Padang Nilai Pemko “Gagal Paham” Memanfaatkan Momen HPN 2018

“Dengan dipusatkannya HPN 2018 di Kota Padang, ini merupakan momentum untuk mempromosikan daerah kita sendiri. Apalagi, orang nomor satu di Indonesia hadir di sini. Suatu kebanggaan bagi kita, Presiden Jokowi bisa datang ke Sumatera Barat, khususnya ke Kota Padang,” ujar politisi Partai Gerindra ini kepada wartawan di ruangan kerjanya Gedung Bundar Sawahan, Selasa (6 /2). 

Seharusnya dengan kedatangan Presiden Jokowi, Pemerintah Kota Padang dari awal sudah dapat menyusun suatu program atau agenda atau perencanaan yang dapat untuk percepatan pembangunan di Kota Padang. “Apa yang bisa kita bawa dari pusat itu untuk mendorong percepatan pembangunan atau misalnya, seperti di memberikan bantuan ke Dharmasraya, sementara acaranya di Padang, kemana bantuan untuk Kota Padang. Sementara di Padang juga ada lo angka kemiskinan, bahkan gizi buruk ada di Padang, yang menyebabkan kematian,” ungkapnya. 

Sebenarnya, kata Elly lagi, kasus gizi buruk ini harus menjadi perhatian khusus Pemko Padang. Masa satu orang penderita gizi buruk saja tidak bisa diurus. 

“Tadi di Lubuk Begalung saya mengikuti Musrenbang. Pada kegiatan itu terungkap, kantong kemiskinan tertinggi itu ada di Lubuk Begalung. Bagaimana pemerintah kota sekarang bisa melihat dengan jernih, kalau memang APBD kita tidak cukup, bagaimana caranya itu bisa dijemput ke pusat, kan bisa saja,” ujarnya. 

Menurut Elly, dengan menerimanya Pemko Padang menjadikan Kota Padang sebagai puncak peringatan HPN 2018, tentu Pemko Padang mengetahui tujuan dari HPN itu sendiri. Tak hanya sekedar seremonial belaka, tetapi merupakan ajang promosi daerah dan mengait dana dari pusat. Masih banyak yang perlu diperhatikan di Kota Padang, jangan lips servise saja diluar bagus di dalamnya kropos. 

“Seharusnya pemko sudah punya konsep-konsep itu. Tapi sampai hari ini saya lihat gebyarnya tidak ada tuh. Saya sedih sekali, kok Dharmasraya yang dibantu, sementara Kota Padang juga butuh. Coba Anda lihat angka kemiskinan di Kota Padang,” cakapnya.

Artinya, jelas Elly, tugas pemerintah kota itu adalah bagaimana bisa menjemput dana-dana lain yang bisa mendorong pembangunan Kota Padang, tidak mengandalkan hanya APBD saja. “Pemerintah Kota Padang harus mampu menjemput dana dari pusat, karena kita tahu keterbatasan dana APBD kita,” tegasnya.

Elly mengatakan, dari agenda kedatangan Presiden Jokowi yang dia terima, tidak terlihat kegiatan untuk Kota Padang. Seharusnya, Pemko Padang segara memanggil wartawan media lokal di sini, bagaimana mereka dapat berkiprah dalam kegiatan tersebut.

“Wartawan-wartawan lokal kita bisa juga menimba ilmu dari wartawan dari daerah lain, nasional dan mancanegara yang hadir pada peringatan HPN 2018 tersebut. Dari segi potensi Kota Padang, tentu pemko harus mampu mempromosikan. Sudah harus dipersiapkan dengan matang,” ujarnya.

“Kalau menanyakan apa sebabnya, ya kita pertanyakan eksekutifnya. Kenapa eksekutif tidak bisa, kan dia yang tahu, apa tujuan diadakannya HPN itu sendiri. Bagaimana mereka bisa menarik, bantuan itu untuk kita di sini, karena kita juga masih butuh bantuan,” tegasnya.

Ada beberapa hal yang bisa ditarik di sini, seperti pendidikan. Masih banyak insfrastruktur sekolah yang masih sangat menyedihkan di Kota Padang. Bahkan, ada anak sekolah yang duduk di kursi plastik, dimana kalau di satu kursi bisa patah, disusun beberapa kursi baru bisa mereka duduk belajar. 

“Kita lihat masih ada anak yang belajar di tikar di kota ini. Nah, mumpung mereka ada di sini, kita tarik ke sini. Kalau sekarang, saya lihat hanya sebagai persinggahan Kota Padang. Padang hanya menjadi tempat lewat saja pada peringatan HPN ini,” pungkasnya. (In7/by)