 |
| Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi Penyiaran Indonesia kepada Komisi I DPR RI |
INFONUSANTARA, Jakarta- Gedung DPR Senayan, Selasa 30/1 menjadi lokasi Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi Penyiaran Indonesia kepada Komisi I DPR RI, Ada empat aspek yang menjadi fokus pembahasan kali ini yaitu Evaluasi Kinerja KPI 2017, Realisasi Anggaran 2017, Rencana Kerja KPI 2018 dan juga membahas Isu-isu aktual.
Rapat Dengar Pendapat yang dibuka oleh Meutya Hafid sebagai pimpinan dan ditutup oleh Asril Tanjung ini dihadiri oleh 9 komisioner KPI Pusat dan beberapa anggota komisi I DPR, rapat yang bertujuan untuk memaparkan kepada DPR tanggung jawab kerja yang telah dijalani selama satu tahun kepengurusan, dimana kemajuan-kemajuan yang telah tercapai serta mendiskusikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh KPI Pusat sebagai lembaga regulator penyiaran.
Yuliandre Darwis selaku ketua KPI memaparkan hasil kinerja KPI yang mengambarkan kinerja selama satu tahun, serta Yuliandre juga memaparkan rencana kerja yang telah dibuat untuk segera direalisasikan pada tahun 2018.
Yuliandre menyebut penyerapan anggarapan KPI pada tahun 2017 mencapai 97,19 %, ini menjadi acuan bahwa kinerja baik dari KPI Pusat.
Beberapa kinerja KPI mendapat apresiasi dari anggota komisi I DPR, salah satunya adalah kemajuan bidang infrastruktur yang mengacu kepada fasilitas gedung baru dan pembaruan alat pemantauan penyiaran yang akan menjadi wajah dan kekuatan baru dari KPI Pusat. Serta isu siaran perbatasan yang telah diinisiasi KPI untuk menjaga isi siaran di daerah perbatasan harus menjadi perhatian khusus juga bagi pemerintah, karena ini dianggap penting sebagai menjaga ideologi bangsa.
Selanjutnya penetapan hari penyiaran Nasional yang akan dilaksanakan di Palu tanggal 1 April. Diharapkan bukan menjadi seremonial semata saja, tetapi lebih dari itu, momentum ini seharusnya dimaknai dan diserap energi positifnya dalam memberi nafas baru kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik melalui informasi dan penyiaran, serta permasalahan di KPID mengenai pengganggaran dan kepengurusan juga menjadi fokus diskusi di rapat kali ini, dimana DPR sepakat untuk melakukan koordinasi kepada kementrian terkait untuk menyelesaikan masalah KPID.
Dalam RDP yang berisifat terbuka dan dihadiri oleh beberapa media nasional ini, KPI mendapatkan banyak masukan dan dukungan dari beberapa anggota Komisi I DPR, salah satunya Dr. Bacthiar Aly menyatakan bahwa KPI perlu didukung oleh semua stakeholder dan perlu dinaikan anggaranya menjadi dua kali lipat dari anggaran sekarang karena dinilai tugas KPI yang berat dan mempunyai tanggung jawab langsung untuk menjaga ideologi bangsa melalui penyiaran.
Komisi I DPR RI juga memberikan masukan kepada KPI agar lebih berhati-hati dalam tahun politik 2018-2019 karena tensi politik yang semakin kuat akan merambat kepada ranah penyiaran nasional, dengan ini diharapkan KPI bisa tegas dan bisa berkolaborasi baik dengan Bawaslu dan KPU untuk mengawal siaran politik.
“Kami sangat menghargai banyak masukan beberapa anggota Komisi I DPR, ini seperti Vitamin bagi KPI Pusat sehingga kami bisa menjalankan acuan kerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 agar berjalan dengan baik dan maksimal, ” ujar Yuliandre
Pada akhir rapat Komisi I DPR Draft Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat memutuskan bahwa Komisi I DPR mengapresiasi evaluasi kinerja KPI pada tahun 2017 dan juga memberikan beberapa catatan penting agar KPI bisa lebih baik di tahun 2018. (Red)
Laporan: Rizki