 |
| Anggota DPRD Kota Padang Fraksi Gerindra, Budi Syahrial ( kiri) Amran Tono (tengah) Boby Rustam (kanan) |
Infonusantara.net – Anggota DPRD Kota Padang dari fraksi Gerindra meminta Pemko Padang duduk bersama menjelaskan perencanaan pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Padang.
Budi Syahrial anggota Komisi I DPRD Kota Padang Fraksi Gerindra meminta untuk mengagendakan di DPRD Kota Padang pelaksanaan rapat paripurna dengan agenda penanganan Covid -19.
“Jika dilakukan pembicaraan secara bersama-sama antara Pemko dengan DPRD Kota Padang, akan menghasilkan kesepakatan bersama dalam penanganan Covid -19 di Kota Padang. Selain itu, kita mengetahui apa saja perencanaan dari Pemko Padang dalam pencegahan wabah corona masuk di Kota Padang,” ungkapnya.
Bobby Rustam anggota Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra menyampaikan juga bahwa Pemko Padang harus memprioritaskan proyek-proyek pemerintah pada saat ini.
“Pemerintah harus memisahkan prioritas pembangunan pro masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah. DPRD harus dilibatkan dalam permasalahan covid-19 ini. Jalan keluar harus dicari bersama dengan DPRD Kota Padang, “tegasnya.
Amran Tono anggota Komisi III DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra menyatakan bahwa himbauan pemerintah untuk menghindari tempat keramaian dan meliburkan anak-anak sekolah merupakan keputusan yang sulit.Tetapi, keputusan sulit harus di hadapi secara bersama-sama.
“Pilihan ini merupakan pilihan yang sulit, yang tentu berdampak kepada para pedagang yang ada di Pasar Raya. Bagaimanapun para pedagang harus siap menerima keadaan ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Amran Tono menjelaskan juga bahwa pemerintah harus memastikan kesiapan ekonomi khususnya pangan warga Kota Padang.
“Pemerintah harus melaksanakan regulasi khusus untuk ketersedian sembako ditengah-tengah masyarakat, seperti beras, minyak goreng dan kebutuhan dapur lainnya,” pungkasnya.
Sementara Sosiolog dari UNP Erianjoni mengatakan meminta Pemko Padang mewanti – wanti pemerintah tidak terfokus kepada upaya antisipasi Corvid-19 dan mengatasi dampak penularannya saja. Pemerintah harus merespon dan mengantisipasi sektor ekonomi sehingga tidak terjadi krisis ekonomi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang lumpuh jika masa tanggap ini perpanjang.
“Sosial distance akan menghasilkan krisis ekonomi menengah kebawah. Kalau ini terus berlangsung akan melahirkan memunculkan chaos (kekacauan) dan memicu meningkatnya angka kejahatan sejenis blue collar crime (kejahatan agar bisa bertahan hidup). Masyarakat itu keluar hanya untuk bertahan hidup,” tegasnya.
Agar ini tidak terjadi, Erianjoni menyarankan Pemko Padang mengambil kebijakan-kebijakan pro-sosial, seperti pasar murah, lembaga perbankan memberikan bantuan modal bagi UKM non-bunga, serta merescedule ulang pembayaran nasabah hingga ekonomi membaik.
“Kebijakan-kebijakan non familiar harus dilakukan pemerintah, seperti pasar murah. Perbankan harus mengucurkan pinjaman tanpa bunga, dan jika perlu lakukan rescedule ulang pembiayaan nasabah,” tutupnya. (Inf/edg)