 |
| Foto Rakorda. Pilkada, Partai Demokrat Larang Anggota Fraksi ke Luar Sumbar Hingga Ancaman PAW. |
INFONUSANTARA.NET — Ketua DPD Partai Demokrat Mulyadi dalam Rakorda DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat melarang anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD untuk melakukan kunjungan kerja ke luar Sumatera Barat sampai berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020.
“Rakorda yang dihadiri pengurus DPP ini untuk memastikan mesin partai bergerak, semua anggota fraksi kita bekerja dan mereka tidak ada lagi meninggalkan Sumatera Barat,” ungkap Mulyadi usai Rakorda Partai Demokrat Sumbar di Padang, Sabtu 7 November 2020.
Dikatakan Mulyadi, Pilkada serentak 9 Desember 2020, bukan hanya sekedar memenangkan pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota, tapi sekaligus melihat sejauh mana bekerjanya mesin partai.
Sejauhmana bekerjanya fraksi Partai Demokrat, sehingga ini akan dijadikan evaluasi di masa yang akan datang. Jadi nanti, setelah pilkada kami akan lakukan evaluasi kepada seluruh anggota DPRD yang berada di masing-masing dapilnya.
‘Kami ingin melihat sejauh mana kontribusi dan investasi yang mereka berikan dalam Pilkada serentak ini,” pungkas calon Gubernur Sumatera Barat dari Partai Demokrat tersebut.
Mulyadi menegaskan, kontribusi dan investasi anggota fraksi Partai Demokrat tersebut akan menentukan evaluasi di masa yang akan datang. Pasalnya, Pilkada Gubernur Sumatera Barat adalah Pilkada yang paling bergengsi dari Pilkada Gubernur sembilan provinsi pada Pilkada serentak 2020.
“Dari segi pemilih sekitar 3,7 juta, paling besar dari daerah lain, sekaligus Sumatera Barat barometer perpolitikan nasional. Apa saja yang terjadi di Sumatera Barat, biasanya akan menjadi berita di tingkat nasional, maka saat ini kami ingin memastikan DPC dan anggota fraksi betul-betul punya konsentrasi penuh,” cakap mantan anggota DPR RI tiga periode ini.
Selain pemilihan Gubernur, ujar Mulyadi, ada 13 kabupaten/kota yang melakukan Pilkada di Sumatera Barat. Untuk itu, semua kader, anggota DPRD dan DPC harus bekerjasama dan kompak, jangan sampai terjadi gesekan antara mereka.
“DPP tentu akan mengambil tindakan tegas, jika ada anggota kita yang tidak loyal kepada partai. Saya telah mengeluarkan surat pergantian antar waktu kepada beberapa anggota DPRD yang diketahui dengan bukti, bahwa yang bersangkutan mendukung calon kepala daerah yang tidak diusung Partai Demokrat, maka mereka langsung diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat. Dan jika dia anggota DPRD, langsung dilakukan pergantian antar waktu,” tukuknya.
Sebab, kata Mulyadi, hal itu sudah diatur dalam mekanisme partai yang pasti akan dilakukan oleh DPP. Makanya, dalam Rakorda tersebut, DPP hadir untuk memberikan arahan dan memberitahu tindakan yang akan diambil DPP.
“Apakah mereka telah bekerja maksimal di daerah masing-masing, itu akan kita lihat pada 9 Desember 2020,” tutur Mulyadi yang berpasangan dengan Ali Mukni pada Pilkada serentak 2020 Sumbar.
Sementara itu, Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khoeron mengatakan, calon yang diusung dalam Pilkada sudah diputuskan oleh majelis tinggi partai. Untuk itu, harus dipedomani oleh seluruh kader, apalagi struktur pengurus partai dan anggota fraksi.
“Kalau sanksi kan ada tahapannya. Kita bisa berikan teguran, peringatan pertama, peringatan kedua, bahkan kita bisa melakukan PAW. Jadi siapa pun kader, ayo satukan hati kita, harus solid, harus bersatu padu untuk memenangkan calon yang kita usung dan dukung di Pilkada ini,” cakapnya.(by)