 |
| Jokowi lantik AHY sebagai Menteri ATR/BPN dan Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam. (Dok:ist) |
INFONUSANTARA.NET, Jakarta – Dalam langkah yang signifikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ini menandai momen penting dalam politik Indonesia saat AHY mengambil peran kunci dalam membentuk kebijakan pertanahan dan tata ruang.
Penunjukan AHY menegaskan komitmen Presiden Jokowi terhadap inklusivitas dan pemanfaatan beragam talenta untuk pembangunan nasional. Dalam pidato pengantar, AHY menekankan pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan tata ruang yang adil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan harmoni sosial.
Menyertai AHY dalam perombakan kabinet ini adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Hadi Tjahjanto, yang mengambil peran sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Latar belakang militer Tjahjanto yang luas membawa perspektif strategis dalam mengatasi tantangan politik, hukum, dan keamanan Indonesia.
Upacara pelantikan berlangsung di Istana Presiden di Jakarta pada hari Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11:00 WIB. Suasana dipenuhi dengan semangat patriotik saat lagu kebangsaan, “Indonesia Raya,” bergema di koridor, melambangkan komitmen baru terhadap kemakmuran dan kesatuan bangsa.
Di antara tokoh-tokoh terkemuka yang hadir adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Juga hadir adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, dan Jaksa Agung ST. Burhanuddin.
Penunjukan AHY dan Tjahjanto menandakan pergeseran strategis dalam lanskap pemerintahan Indonesia, dengan fokus pada penyelesaian masalah terkait pengelolaan lahan, keamanan, dan reformasi hukum. Saat bangsa ini melalui tantangan yang kompleks, penunjukan ini menandakan pendekatan proaktif terhadap tata kelola efektif dan pembangunan nasional.(*)