 |
| Presiden Jokowi |
INFONUSANTARA.NET – Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo Serang Rochendi blak-blakan menilai seluruh perusahaan di Indonesia dikhawatirkan sudah tak lagi sanggup untuk membiayai karyawan.
Apalagi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI sudah berani dengan lantang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai The King of Lip Service.
Menurutnya, poin-poin yang dikumpulkan dan disebutkan oleh BEM UI sudah terjadi sejak kepemimpinan Jokowi pada periode pertama.
“Sebagai presiden, banyak janji Jokowi yang belum dipenuhi dan itu semua dicatat. Orang mencatat presiden menjanjikan apa, tapi sama sekali tidak ada hasilnya,” kata Rochendi, dilansir dari GenPI.co pada Kamis, 1 Juli 2021.
Rochendi mengatakan bahwa catatan janji yang tak terpenuhi hingga sekarang itu akhirnya diakumulasi oleh BEM UI.
“Kalau orang kampus itu biasanya mereka masih sabar, wait and see untuk melihat akhirnya seperti apa,” jelasnya.
Dosen ilmu pemerintahan itu memaparkan bahwa semua anggaran dipakai oleh pemerintah, tapi rakyat tidak ikut menikmati hasilnya.
Menurut Rochendi, saat ini tidak hanya BUMN yang sudah tak sanggup menanggung beban berat, tetapi juga perusahan-perusahaan swasta di Indonesia.
“Sekarang ini Juni dan hal itu bisa terjadi pada Juli. Sebab, daya beli masyarakat makin turun,” jelas Rochendi.
Rochendi mengungkapkan, walaupun daya beli masyarakat menurun, produksi perusahaan masih harus tetap berjalan.
“Otomatis pendapatannya menurun. Bagaimana perusahaan-perusahaan akan bertahan?” katanya.
Rochendi pun memaparkan bahwa para pengusaha pun tak bisa meminjam dana dari bank.
Pasalnya, perputaran uang di bank juga sudah diberikan kepada pemerintah untuk menjadi jaminan pembangunan infrastruktur.
“Juli itu nanti bisa jebol. Oleh karena itu, kalau tak dilakukan pemakzulan, kemungkinan pemerintahan Jokowi akan sangat berbahaya,” paparnya.
Rochendi menilai bahwa upaya periodesasi presiden tiga periode berkaitan dengan jaminan pinjaman dana oleh negara lain, terutama China.
“Pemerintah China akan menurunkan pinjaman dana lagi jika sudah ada keputusan politik bahwa Jokowi memerintah selama tiga periode. Kemungkinan juga tanpa pemilu,” pungkasnya.
(*)