INFO|MENTAWAI – Setiap kapal masuk, banyak hasil bumi yang tak terangkut, sehingga hasil bumi seperti pisang dan hasil laut lainnya banyak yang rusak dan membusuk. Dalam hal ini banyak kerugian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka.
Sementara dalam program pemerintah pasca pandemi untuk pemulihan ekonomi, akan tetapi kenyataannya masyarakat yang memiliki hasil bumi belum mendapatkan solusi dari pemerintah untuk mendatangkan kapal yang memilik daya tampung besar.
Ini yang menjadi keluhan masyarakat yang terjadi terus menerus tanpa ada solusi dan perhatian pemerintah terkait transportasi yang memadai guna mengangkut hasil bumi yang ada di wilayah kecamatan pagai utara dan selatan, kabupaten kepulauan mentawai.
Keluhan ini sering di sampaikan kepada polsek sikakap, bahkan sudah sering juga di lakukan pertemuan dengan pedagang pengepul hasil bumi dan masyarakat, guna mencarikan solusi untuk mengangkut hasil bumi ini.
Pertemuan yang sering di lakukan itu juga tidak mendapat solusi, bahkan beberapa waktu lalu juga pernah di lakukan pertemuan dengan unsur forkopimda dan jajaran pemkab mentawai, namun hingga sampai saat ini juga belum ada solusi untuk transportasi pengangkut hasil bumi yang memiliki daya tampung besar.
Kapolsek Sikakap, Iptu.Januar yang di konfirmasi awak media menyebut, kami sebagai aparat kepolisian hanya bisa menampung keluhan masyarakat, soal kebijakan terkait transportasi bukan kewenangan kami, namun kami sudah menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah.
“Kita bingung mendengar jerit tangisan para pedagang yang setiap sebentar mengeluh soal daya angkut kapal yang tidak memadai, karena hasil bumi banyak yang tidak terangkut setiap kapal.masuk di sikakap” sebut Januar kepada media, Senin (20/6/2022).
Dia menyebut, pengepul hasil bumi di sikakap, pagai utara dan selatan, setiap masuk kapal masuk banyak barang dagangan mereka yang tidak terangkut, setidaknya lebih kurang 100 ton hasil bumi.
pengumpul hasil bumi dan laut di Sikakap, pagai Utara dan Selatan setiap jadwal Kapal masuk, betapa tidak banyaknya barang dagangan mereka yg tertinggal tidak kurang dari 100 ton tiap jadwal kapal masuk barang dagangan mereka yang tidak terangkut dengan Kapal,
“Apalagi pedagang pisang, kalau hasil bumi yang ditampung tidak terbawa dengan kapal, sudah jelas mengalami kerugian dan juga akan berdampak kepada masyarakat ketika pedagang tidak lagi mau membeli hasil bumi masyarakat seperti pisang dan hasil laut lainnya, imbuhnya.
Hasil Bumi Membludak Tapi Daya Tampung Pengangkut Kapal Tak Memadai
Sampai saat ini hasil pertanian masyarakat yang berada di Sikakap, Pagai Utara dan Selatan seperti pisang memang sedang membludak belum lagi jengkol dan ini merupakan komoditi unggulan yang terus di fokuskan masyarakat, guna peningkatan ekonomi.
Menjadi kendala saat ini terkait kapal pembawa hasil bumi masyarakat, karena daya tampungnya tak memadai, dalam hal ini masyarakat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk segera mencarikan solusi, ini harapan dan keluh kesah masyarakat selama ini yang belum terjawab.
Persoalan kapal transportasi yang tidak lagi tertampung, tidak mungkin masyarakat memutuskan untuk tidak fokus beraktivitas mengola pertanian mereka, selain itu juga hasil bumi yang mereka bawa ke pusat kecamatan jauh dari perkampungan, maka mereka berharap hasil tani mereka terjual yang di tampung oleh para pedagang.
Pedagang dalam hal ini juga ikut membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di tiga kecamatan, dimana sebelumnya hasil bumi ini hanya rusak dan membusuk begitu saja, karena tidak ada yang menampung.
Sekarang ini menjadi persoalan itu soal daya tampung kapal yang tidak lagi memadai, maka masyarakat dan pedagang berharap kepada pemerintah segera mencarikan solusi dengan menghadirkan kapal yang memiliki daya tampung besar.
Dari segi pengamanan, pihak polsek sikakap, aparat TNI Koramil dan kamla hanya bisa melakukan penertiban agar tidak terjadi kekisruhan di tengah masyarakat terkait hasil bumi yang di angkut kapal ASDP.
“Kalau soal kebijakan untuk mendatangkan kapal yang memiliki daya tampung besar di Sikakap itu kewenangan dari pemerintah bukan gawenya aparat kepolisian maupun TNI, kami hanya bisa memberikan pemahaman dan menerima keluh kesah yang akan di sampaikan ke pemerintah daerah” sebut Januar.
Kapolsek Sikakap sebagai penampung aspirasi masyarakat dan pedagang berharap kepada pemerintah untuk segera membantu mencarikan solusi secepatnya agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut yang dapat mengakibatkan kerawanan kamtibmas.
Terkait transportasi ini, januar sebagai kapolsek sikakap berharap kepada pedagang dan masyarakat untuk tetap bersabar dan saling pengertian, jangan melakukan tindakan merusak kamtibmas dan tunggu niat baik pemerintah carikan solusinya.
Editor : Heri Suprianto