INFONUSANTARA.NET – Sebagai upaya untuk menekan inflasi Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mentawai kembali melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflansi daerah.
Rakor inflansi daerah di pimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian melalui vidcon yang di hadiri, Bupati Mentawai, Martinus Dahlan, Dandim 0319/Mentawai, Letkol.Inf.Febi Adrianto, Kapolres Mentawai, AKBP. Mu’at, SH,MM dan pimpinan OPD di Aula Setda Mentawai, Senin (28/11/2022).
Mendagri saat membuka rakor menegaskan, infalansi merupakan isu yang sangat penting, mengingat banyak negara yang sudah terdampak.
Pertumbuhan ekonomi Nasional, kata dia ditentukan oleh kerja dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota harus bekerja secara paralel.
Selain itu, ia juga ia menyampaikan sambutan Presiden Indonesia Jokowi Dodo dalam acara G20 yang berlangsung di Bali beberapa waktu lalau terkait pencapaian ekonomi keuangan Indonesia yang masih tetap dalam keadaan positif yaitu 5,72% di kuartel ke-3.
Kondisi ini merupakan situasi yang bagus dibandingkan dengan negara lain dibawah 5%. Data inflasi Indonesia di bulan Oktober terbilang bagus 5,71% dibandingkan dengan data pada bulan September sebanyak 5.95%.
Kemudian secara q-to-q pertumbuhan ekonomi Triwulan 3 di tahun 2022 tumbuh melambat yang menunjukkan pola musiman, sedangkan secara y-on-y, pertumbuhan ekonomi Triwulan 3 di tahun 2022 semakin kuat dan menuju ke arah pemulihan.
“Keberhasilan ini terjadi atas kerja keras Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga hal positif ini harus terus dilanjutkan mengingat situasi global yang sangat dinamis” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Kapolres Mentawai, AKBP,Mu’at, SH,MM menyampaikan, terkait rakor yang di laksanakan secara marathon ini, guna mengetahui persoalan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di bumi sikerei.
Selain itu evaluasi secara rutin ini, mengingatkan pentingnya pengendalian inflansi di daerah dapat mengatasi kelangkaan kebutuhan pangan di mentawai.
“Kita berharap rakor pengendalian inflansi yang di lakukan secara rutin ini hendaknya dapat menjadi tolok ukur dalam melahirkan kebijakan terkait kebutuhan pangan” pungkasnya.
Editor : Heri Suprianto