INFO|MENTAWAI – Terkait Persoalan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebenarnya sederhana, cuman persoalan PPL ini kelembagaannya acak-acak, tidak jelas siapa yang menjadi atasan dan siapa yang mendanai.
Tak hanya itu, anggaranpun lemah sekali, tidak ada anggaran yang di gunakan PPL untuk pendataan, misalnya pupuk bersubsidi termasuk pendampingan petani.
“Kita rencana minggu depan berdiskusi dengan pengambil kebijakan fiskal dari Kemenkeu, kita ingin tahu apa isi pemikiran badan kebijakan fiskal dalam memahami dan mengalokasikan anggaran sektor pertanian ini” ucap Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat diskusi dengan Petani Desa Sipora Jaya terkait pendataan dan Akses terhadap pupuk bersubsidi, Selasa (14/3/2023).
Dia mencontohkan, pupuk untuk produksinya ada, tapi kalau untuk pendataan dan pengawasan tidak di anggarkan tentu bermasalah. Seperti saat ini banyak petani yang komplen dan akhirnya banyak penyelewengan publik.
Pendataan itu pada hakekatnya, kata Yeka untuk memberdayakan penyuluh, karena penyuluh itu tugasnya mendampingi petani, kalau tidak di alokasikan maka akan susah.
“Kita sampaikan hal ini karena pentingnya melakukan reformulasi terkait kebijakan anggaran mulai pendataan, pengadaan dan FHO, ini harus terintegrasi” jelasnya.
Jangan di lihat nilainya 27 Triliun di sini saja, tapi pendataannya harus di buat dan pengawasan harus ada, kalau tidak ada ini repot semua. Selama ini pembangunan pertanian tersendat-sendat, maka dari ini Ombudsman menyatukan semua.
Jadi, kedatangan Ombudsman untuk melihat secara langsung layanan publik di mentawai, ternyata persoalannya sama di daerah lain.
Nah, kalau yang terjauh pelayanannya buruk, bagaimana membuat baik yang lebih mudah, seharusnya layanan publik yang tersulit itu harus bagus berarti terdekat begitu juga.
Untuk melakukan perubahan itu, kata dia jangan yang terdekat harus yang tersulit dulu, tapi kalau yang tersulit layanannya bagaimana, itu yang harus di tuntaskan.
“Kalau di daerah tersulit layanannya bagus, otomatis yang terdekat gampang” sebutnya
Ini membuktikan persoalan sudah sangat sistemik, maka dari itu Ombudsman dalam hal ini mencari data informasi untuk memperkuat edukasi pemerintah dan perlu jangka cepat penanganannya.
Editor : Heri Suprianto