INFO|Limapuluhkota – Kondisi Kabupaten Limapuluh Kota saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai masalah terus bermunculan, sedikitnya sampai saat ini sudah ada tiga masalah besar yang viral di tengah-tangah masyarakat dan harus dicarikan solusi secepatnya oleh pemerintah daerah bersama DPRD setempat.
Masalah pertama, muncul terhadap kondisi keuangan daerah Limapuluh Kota beberapa bulan yang lalu, dimana adanya sejumlah pekerjaan dan kebutuhan pembangunan fisik meski sudah rampung dilaksanakan rekanan, tapi sampai kini tidak bisa dibayarkan oleh Pemkab.
Akibatnya, sejumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Limapuluh Kota tahun 2023 akan menjadikan sejumlah belanja mengalami pergeseran.
Mirisnya, dampak terjadinya tunda bayar terhadap pekerjaan dan pembangunan fisik tersebut, justru memuncul masalah kedua yakni di potongnya sejumlah anggaran OPD.
Akibat terjadi pemotongan dan pengeseran anggaran tersebut beredar kabar bahwa ratusan personil Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di dilingkungan Pemkab Limapuluh Kota dirumahkan guna mengakali kondisi keuangan daerah dengan tunda bayar yang cukup besar hingga mencapai puluhan miliar itu.
” Sungguh miris sekali kita mendengarnya. Yang saya dengar ada THL yang dirumahkan, mulai dari Satpol-PP, Dinas Perhubungan, Damkar, Dinas PUPR dan beberapa dinas lainnya,” sebut salah seorang tokoh masyarakat Luak Limo Puluah DR. (HC) Syawaluddin Ayub, Rabu (15/3/2023) di Payakumbuh.
DR. (HC) Syawaluddin Ayub meminta agar lembaga eksekutif dan legislatif di daerah ini untuk segera berkaca dan berbenah. Apalagi katanya, dengan merumahkan ratusan THL tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan katanya bakal memunculkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat Limapuluh Kota.
” Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Malah kasihan kita, para tenaga THL itu adalah orang-orang kecil. Ekonomi masyarakat kita sekarang sedang susah ditambah dengan adanya adik-adik THL dirumahkan, ini malah akan membuat masalah baru,” katanya lantang.
“Saya meminta agar lembaga legislatif dan eksekutif di Limapuluh Kota untuk segera sadar terkait permasalahan-permasalahan ini,” tambahnya
Selain heboh dua masalah tersebut di atas, dua hari belakangan kembali ada berita viral diberbagai media sosial dan media massa, dimana enam orang warga Kabupaten Limapuluh Kota digrebek oleh tim Polsek Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau disalah satu kamar hotel diduga sedang asik berjudi.
Mirisnya, dari enam orang itu, lima orang diantaranya berstatus sebagai anggota DPRD Limapuluh Kota dan satu orang sopir.
Berita viral terhadap digrebeknya oknum anggota DPRD Limapuluh Kota tersebut, kembali mendapat perhatian dari DR. (HC) Syawaluddin Ayub. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut tidak pantas dan sungguh mempermalukan daerah.
“Kalau kasus ini benar, ini sungguh sangat memalukan dan mencoreng nama baik Limapuluh Kota. Sebagai putra daerah, kami berharap kasus ini tidak benar adanya,” ungkap Syawaluddin Ayub.
Apalagi katanya, berita terkait penggrebekan itu sudah tayang di berbagai media massa. Dan barang tentu hal tersebut akan dapat mencoreng nama baik Limapuluh Kota ditengah-tengah masyarakat Sumbar.
“Saya mengajak, mari kita memberi contoh teladan yang baik untuk anak, cucu serta kemenakan kita demi kemajuan Limapuluh Kota,” tuturnya.
Penulis : Ady Parker
Editor : Heri Suprianto